Apa yang Dimaksud Dengan Biaya Jabatan Serta Fungsinya Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21?

Kita mungkin seringkali bertanya-tanya, mengapa harus membayar pajak penghasilan dan melaporkan pajak tahunan setiap tahun? Jawabannya simple sekali, karena negara masih butuh dana untuk pembangunan, pembayaran hutang negara dan kepentingan pemerintah lainnya yang sifatnya bermanfaat untuk rakyat dan negara.

Saat menerima laporan bukti pelaporan pajak dari perusahaan, tercantum biaya jabatan di dalamnya dengan jumlah dana yang tidak sedikit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan biaya jabatan serta apa saja fungsinya dalam perhitungan pajak penghasilan 21?.

Apa yang Dimaksud Dengan Pajak Penghasilan 21?

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak N0. PER-32/PJ/2015, Pajak penghasilan 21 merupakan pajak di atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan serta pembayaran lainnya dalam bentuk apa pun yang masih berhubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, kegiatan apa saja yang dilakukan seseorang sebagai subjek pajak negara.Singkatnya, PPh 21 adalah jenis pajak yang sistem pungutannya dilakukan dari subjek pajak.

Subjek pajak merupakan pihak yang memiliki pendapatan, jadi bila status Anda saat ini adalah pegawai, karyawan, maupun pekerja yang mendapatkan penghasilan setara atau lebih dari Rp.4.5 juta/bulan secara otomatis Anda wajib membayarkan pajak penghasilan.

Apa yang Dimaksud Dengan Biaya Jabatan PPh 21?

Saat seseorang sudah bekerja dan diangkat sebagai pegawai tetap tentunya pungutan pajak biaya jabatan PPh 21 tidak bisa dihindari, apalagi jika statusnya adalah PNS atau karyawan swasta.

Biaya jabatan merupakan istilah perpajakan yang ada kaitannya dengan pajak penghasilan 21 pribadi. Umumnya, biaya jabatan bisa diartikan sebagai biaya untuk memperoleh, menagih dan juga memelihara pendapatan yang kemudian bisa dikurangkan dari pendapatan tiap orang yang bekerja di tempat yang sama sebagai pegawai tetap tanpa melihat tingkatan jabatan. Maka baik itu staf atau direktur utama akan memperoleh pengurangan biaya jabatan tersebut.

Hal-hal yang berhubungan dengan biaya jabatan telah diatur di Pasal 31 ayat 3 dari UU PPh. Besarnya biaya jabatan sekitar 5% dari total penghasilan bruto selama satu tahun di mana penguranan maksimal sebesar Rp. 500 ribu/bulan atau Rp. 6 juta/tahun.

Sumber: smconsult

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *